Minggu, November 15, 2026

Gudang Kembali Beroperasi Usai Disegel, Dugaan Kadis DLH Kembali Disorot, dan ketegasan bupati cuma omon-omon untuk pecat kadis DLH

BEKASI — Gudang di Kampung Tegal Danas, RT 002/RW 001, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, disebut kembali beroperasi beberapa hari setelah penyegelan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Informasi tersebut memunculkan pertanyaan tentang efektivitas pengawasan dan status operasional gudang setelah penindakan.

Pekerja Menyebut Gudang Beroperasi atas Perintah Pemilik

Menurut bahan pemberitaan FBN.COM yang menjadi dasar penyusunan berita ini, tim gabungan menyegel gudang pada Kamis, 5 November 2026. Tim tersebut melibatkan DLH Kabupaten Bekasi, jajaran Polsek Cikarang Pusat, dan Satpol PP.

Bahan itu menyebut gudang tersebut milik Toni alias Chandra Wijaya. Meski tanda penyegelan disebut masih terpasang, kegiatan di dalam gudang dilaporkan kembali berjalan sekitar tiga hingga empat hari kemudian.

Kurnia, yang dalam bahan pemberitaan diperkenalkan sebagai pekerja sekaligus pengawas lapangan, mengakui adanya penyegelan. Dalam konfirmasi bertanggal Jumat, 13 November 2026, ia menyebut pemilik memerintahkan kegiatan kembali berjalan.

“Iya benar sudah disegel DLH, tapi beroperasi lagi setelah tiga atau empat hari kemudian atas perintah Bos Toni,” kata Kurnia sebagaimana dikutip dalam bahan pemberitaan.

Baca Juga  Oziel Chief Anker (Aliansi Punk Berdikari) : Selamat Hari Pahlawan, Pemuda Harus Menjadi Pahlawan bagi Dirinya Sendiri

Belum tersedia pula dokumen yang menunjukkan apakah instansi berwenang telah mencabut penghentian kegiatan atau memberikan persetujuan untuk kembali beroperasi.

Status Segel dan Pengawasan Perlu Dijelaskan

Laporan aktivitas setelah penyegelan menimbulkan pertanyaan mengenai langkah pengawasan DLH Kabupaten Bekasi. Instansi tersebut perlu menjelaskan alasan penyegelan, kewajiban pengelola, serta hasil pemeriksaan setelah penindakan.

Penjelasan itu penting untuk memastikan apakah kegiatan gudang melanggar perintah penghentian atau telah memenuhi persyaratan untuk kembali berjalan.

Apabila belum ada persetujuan operasional, pemerintah daerah perlu menjelaskan tindakan terhadap pengelola. Apabila sudah ada persetujuan, dasar keputusan dan status penyegelan perlu disampaikan secara terbuka.

Dugaan bahwa penyegelan hanya menjadi kamuflase belum memiliki dukungan bukti dalam bahan yang tersedia. Pengoperasian kembali dugaan Kepala DLH main mata.

Namun, sebagai instansi yang disebut melakukan penindakan, DLH tetap perlu memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjutnya.

Janji Penindakan terhadap Kepala DLH Kembali muncul Menjadi Perhatian

Dalam perkara berbeda, Kepala DLH Kabupaten Bekasi sebelumnya menghadapi tuntutan pemeriksaan dan pencopotan terkait dugaan penghinaan terhadap wartawan.

Solidaritas Wartawan Se-Bekasi Raya menyampaikan tuntutan tersebut melalui aksi dan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi pada Kamis, 15 Oktober 2026.

Baca Juga  JIBROET UCAPKAN SELAMAT KEPADA KEPALA DESA WALUYA YANG BARU DILANTIK, INGATKAN PEMBENTUKAN PERANGKAT DESA, RT DAN RW HARUS SESUAI ATURAN, BUKAN KARENA KEPENTINGAN POLITIK ATAU SEKADAR MENJADI BONEKA

Menurut bahan pemberitaan yang disertakan, Asep Surya Atmaja, yang ketika itu disebut masih menjabat sebagai Pelaksana Tugas Bupati Bekasi, menerima perwakilan wartawan bersama jajaran pemerintah daerah.

Perwakilan wartawan meminta pemeriksaan yang objektif, menyeluruh, dan transparan. Mereka juga menuntut pertanggungjawaban pejabat terkait, pencopotan kepala dinas, serta penghormatan terhadap kerja jurnalistik.

Dalam audiensi itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, membacakan pernyataan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti tuntutan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemkab juga menyebut batasan kewenangan pelaksana tugas bupati sebagai pertimbangan dalam pengambilan langkah.

Ade Gentong: Bupati Jangan Cuma Omon-omon di Media

Dua minggu setelah audiensi, Ade Gentong, yang dalam bahan berita disebut sebagai Sekretaris Ikatan Wartawan Online Indonesia Jawa Barat, meminta bupati membuktikan ketegasannya melalui tindakan yang jelas.

Pemberitaan bertanggal 29 Oktober 2026 memuat kritik Ade agar pemerintah daerah tidak berhenti pada pernyataan di media. Ia menekankan perlunya bukti tindak lanjut yang dapat diketahui publik.

Baca Juga  Daniel Mutaqien Tegaskan Isu Munaslub Hoaks, Golkar Jabar Solid di Barisan Ketum Bahlil

Pesan “Bupati jangan cuma omon-omon di media” dalam pemberitaan tersebut merupakan kritik terhadap kepastian pelaksanaan janji pemerintah daerah.

Pada saat itu, Ade menyoroti belum adanya tindakan jelas yang diketahui pihaknya. Penilaian tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh pemeriksaan internal pemerintah daerah tidak berjalan.

Karena itu, pemerintah daerah perlu menjelaskan apakah pemeriksaan masih berlangsung, sudah menghasilkan keputusan, atau membutuhkan tahapan lanjutan atau hanya kamuflase penyegelannya.

Dalam persoalan gudang, status segel, dasar kegiatan usaha, dan hasil pengawasan. Dalam persoalan kepala dinas, Dugaan ada main mata sehingga mereka berani beroperasi kembali, berawal dari kasus penghinaan wartawan dan dugaan main mata segel gudang. Kejelasan bukti tersebut diperlukan untuk menilai pelaksanaan pernyataan ketegasan bupati bekasi.

Bahan yang disertakan juga merujuk pemberitaan Faktual.net pada 28 Oktober 2026. Dalam pemberitaan itu, Asep menyampaikan rencana pencopotan Kepala DLH.

“Pasti kita copot. Sesegera mungkin,” kata Asep sebagaimana dikutip dalam bahan tersebut.

Bahwa bupati sampai saat ini tidak berani mencopot Kepala DLH. Kesimpulan mengenai dugaan keberpihakan, pembiaran atau cuma omon-omon.

Baca Juga

Artikel Lainnya

Nasional

Berita Teratas

Trending

Berita Pilihan